Berita

Ibu Melahirkan di Kabupaten Bantul Dapat Menggunakan Jampersal

Senin Pon, 21 Agustus 2017 08:15 WIB 112

foto
dr Rr Anugrah Wiendyasari, M.Sc Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi (kanan) dan Bambang Agus Subekti., SKM. M.Kes Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kiri) saat memberikan penjelasan berkaitan dengan Program Jampersal kepada Petugas Puskesmas dan Rumah Sakit se Kabupaten Bantul di Aula Medika Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. Dinkes/YA

Bantul, Dinkes- Upaya menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) terus dilakukan di berbagai aspek salah satunya dalah masalah pembiayaan. Kementrian Kesehatan (Kemenkes) mengeluarkan Jaminan pembiyayaan persalinan (Jampersal) di berbagai kabupaten/kota di Indonesia, termasuk Kabupaten Bantul. Melalui program Jampersal diharapkan dapat meningkatkan akses Ibu hamil, Ibu bersalin dan Ibu nifas ke fasilitas kesehatan.

Baca: Peningkatan Kapasitas KIA menjadi Kinerja Utama Dinkes

”Jampersal adalah jaminan pembiayaan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan resiko tinggi, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir di fasilitas kesehatan yang kompeten dan sebelumnya telah ditentukan oleh Dinkes,” terang dr Rr Anugrah Wiendyasari, M.Sc Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi. Ia menjelaskan sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 60 tahun 2017 semua Ibu hamil, bersalin, ibu nifas dan bayi lahir berhak mendapatkan layanan transportasi rujukan ke fasilitas kesehatan yang kompeten dan khusus Ibu hami, ibu melahirkan dan ibu bersalin yang berasal dari keluarga miskin dan tidak memiliki jaminan dapat mengakses layanan pertolongan persalinan beresiko tinggi.

Bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan program ini tentu harus melengkapi dokumen. Dokumen Pelayanan transportasi rujukan dan/atau pelayanan RTK pasien harus membawa Buku KIA disertai bukti rujukan dan fotocopy identitas diri (KTP dan atau C1). Dokumen untuk pelayanan persalinan pasien harus membawa Buku KIA disertai bukti rujukan, fotocopy identitas diri (KTP dan atau C1), membawa Surat Keterangan Miskin (SKM) atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan membawa surat pernyataan tidak mempunyai jaminan kesehatan bermaterai.

“Dengan adanya program ini tentunya kami harap tidak ada lagi kejadian kematian ibu dan anak akibat terkendala akses dan pembiayaan,” tegas dr Anugrah. Dinkes/YA

Baaca Juga: Terapi Musik (Brain Booster) sebagai Program Inovasi Puskesmas Bantul I