Berita

Mulai September, Jampersal bisa Digunakan

Selasa Pon, 5 September 2017 14:07 WIB 160

foto
Dra Ninik Istitarini., Apt. M.PH Sekertaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul (tengah), Bambang Agus Subekti., M.Kes Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (kiri)) dan dr Anugrah Wiendyasari. M.Sc Kepala Kesga & Gizi (kanan) saat melakukan sosialisasi Program Jampersal kepada Camat, Lurah dan Ketua TPPKK Desa se-Kabupaten Bantul di Hall Husada Dinkes Bantul pada Kamis, 31 Agustus 2017. Dinkes/YA

Bantul, Dinkes-Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk menurunkan kematian ibu dan bayi salahsatunya disisi pembiyaan pelayanan kesehatan melalui program Jaminan Persalinan (Jampersal) tahun 2017. Untuk itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul yang menjadi leading sector program Jaminan Pembiayaan Persalinan (Jampersa) melakukan “Sosialisasi Program Jampersal 2017” kepada Seluruh Camat, Lurah dan Ketua TPPPK Desa Se-Kabupaten Bantul yang berlangsung selama 2 hari tanggal 30-31 Agustus 2017.

Baca: Ibu Melahirkan di Kabupaten Bantul Dapat Menggunakan Jampersal

“Ibu hamil, bersalin dan nifas dari keluarga miskin dan kurang mampu di Kabupaten Bantul dan tidak memiliki jaminan bisa memanfaatkan jampersal,” terang Bambang Agus Subekti., SKM., M.PH Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat saat mengisi acara sosialisasi jampersal di Hall Husada Dinkes Kabupaten Bantul. Ia berharap  camat, lurah serta Ketua TPPPK Desa se Kabupaten Bantul dapat mensosialisasikan kepada masyarakat luas. 


Jampersal merupakan program pemerintah pusat  untuk mengatasi masalah pembiayaan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir.


dr Anugrah Wiendyasari M.Sc  Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi menjelaskan Program Jampersal yang sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 60 tahun 2017. Pelayanan Jampersal tahun 2017 di Kabupaten Bantul meliputi pelayanan pertolongan kehamilan resiko tinggi, pertolongan persalinan, perawatan bayi baru lahir, transportasi rujukan bagi Ibu hamil, Ibu dan Bayi baru lahir dari keluarga miskin dan tidak mempunyai jaminan. Namun untuk layanan transportasi rujukan dapat diakses oleh semua ibu hamil yang mengalami kendala akses ke tempat rujukan. 


Menurut dr Anugrah program ini dapat dimanfaatkan masyarakat mulai 1 September 2017 tahun ini dan tentunya harus melengkapi dokumen. Dokumen Pelayanan transportasi rujukan untuk mendapatkan dan surat pengajuan rujukan harus membawa Buku KIA dan fotocopy identitas diri (KTP dan atau C1). Dokumen untuk pelayanan persalinan pasien harus membawa Buku KIA, fotocopy identitas diri (KTP dan atau C1), membawa Surat Keterangan Miskin (SKM) atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan membawa surat pernyataan tidak mempunyai jaminan kesehatan bermaterai. 


“Kami harap bapak-ibu yang hadir disini dapat mensosialisasikan kepada masyarakat tempat bapak/ibu yang tidak memiliki jaminan dan dari keluarga miskin, sehingga kami harap tidak ada lagi kematian ibu dan anak akibat kendala akses dan pembiayaan,” tegas dr Anugrah. Dinkes/YA

Baca Juga: Peningkatan Kapasitas KIA menjadi Kinerja Utama Dinkes