Berita

Peningkatan Pelayanan Publik, Dinkes Gelar Workshop Pengelolaan Aduan Masyarakat

Jumat Pon, 24 November 2017 08:04 WIB 99

foto
Budhi Masthuri, SH Kepala Obdusman RI Perwakilan DIY dan drg Maya Sintowati Pandji, MM Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul saat Workshop Pengelolaan Pengaduan di Hotel Ros In pada Senin, 20 November 2017. Dinkes/YA

Bantul,Dinkes-Sebagai upaya mendorong perbaikan pelayanan public di bidang kesehatan di Kabupaten  Bantul khususnya Puskesmas dan Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinkes selenggarakan rapat koordinasi layanan aduan. Menghadirkan Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan DIY sebagai narasumber, Dinkes mengundang perwakilan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul, Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul, seluruh Kepala Bidang Dinkes serta Kepala Puskesmas se-Kabupaten Bantul. Kegiatan yang diselenggarakan di Hotel Ros In ini dibuka lanngsung oleh drg Maya Sintowati Pandji, MM Kepala Dinkes Kabupaten Bantul, Senin (20/11).

“diskusi ini diharapkan melahirkan solusi dalam rangka perbaikan layanan public bidang kesehatan di Kabupaten Bantul guna terwujudknya good govemnet dan governance,” ungkap drg. Maya.

Drg. Maya berharap kedepanya setelah workshop hari ini fasilitas pelayanan kesehatan dalam hal ini Puskesmas dan Dinkes memberikan pelayanan kesehatan yang optimal dengan melihat aduan sebagai proses evaluasi yang harus dilewati agar pelayanan meningkat.

Hal senada juga diungkapkan oleh Budhi Masthuri, SH Kepala Obdusman RI Perwakilan DIY. Ia mengungkapkan bahwa pengelolaan aduan itu penting, karena hal ini akan meningkatkan mutu pelayanan dan juga menjamin patient safety. Artinya proses pengeloaan aduan tidak hanya melindungi pasien namun juga petugas kesehatan.

“Aduan jangan dihindari atau ditolak, tapi harus dihadapi karena aduan bukan sebagai tolak ukur kualitas pelayanan, di Negara maju seperti Australia jumlah aduannya lebih tinggi dibanding Indonesia, tapi bukan berarti pelayanan di Australia lebih buruk dibanding Indonesia,” ungkap Budhi.

Ia juga menjelaskan bahwa dari banyaknya pengaduan yang disampaikan tentu saja penyelenggaraa akan mengetahui apa saja kekurangan dan kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

“Kita harus merubah paradigm kita, dimana aduan memberikan kesempatan kedua bagi pemberi pelayanan untuk memperbaiki pelayanan,” ujar Budhi.

 Ketika kelemahan dan kekurangan itu bisa dihadapi maka pada akhirnya pelayanan public yang diberikan akan semakin meningkat.

“Ketika ada aduan kepada kita seharusnya kita mengekspose keberhasilan atau success story atas apa aduan yang masuk, sehingga masyarakat juga tahu bahwa kita sungguh-sungguh dalam bekerja,” tambah Budhi.

Ia juga menegaskan dalam pengelolaan aduan hal yang perlu di perhatikan adalah akses aduan, SOP pengaduan yang jelas serta komunikasi kepada pihak terkait seperti Dinkes, Ombudsman, maupun Bagian Hukum Pemerintah Daerah.

“Buka kanal pengaduan sebanyak-banyaknya agar masyarakat dapat memiliki tempat yang pas atas keluhanya,” tegas Budhi. Dinkes/YA

Baca Juga: Dinkes Minta Bidan Desa untuk Pantau Pola Asuh Anak secara Psikologi