Berita

Target 2019 Total Coverage, Dinkes Bantul Sosialisasi Jaminan Kesehatan Kepada Pamong Desa se Kabupaten Bantul

Selasa Pon, 3 April 2018 14:02 WIB 189

foto
Dra Ninik Istitarini, Apt.MPH Sekertaris Dinas Kesehatan Kab. Bantul (tengah), Saptono Imam Budi, M.Kes Kepala Seksi Kemitraan (kiri) dan dr Evi Retnonurlianti Kepala BPJS Cabang Bantul (kanan) saat menjadi narasumber dalam "Sosialisasi Jaminan Kesehatan Kepada Pamong Desa se-Kabupaten Bantul, di Hall Husada Dinkes pada Senin, 2 April 2018. Dinkes/YA

Bantul, Dinkes- Untuk memastikan semua masyarakat dari berbagai segmen telah terinformasikan dengan baik soal Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul melaksanakan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional kepada Kepala Desa dan Pamong Desa se-Kabupaten Bantul di Hall Husada, Senin (2/4).

Dra Ninik Istitarini, Apt.MPH Sekertaris Dinas Kesehatan Kab. Bantul dalam sambutanya mengungkapkan bahwasanya kegiatan ini merupakan upaya Dinkes optimalisasi program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) demi tercapainya Universal Health Coverage (UHC) di Bantul tahun depan.

“Kabupaten Bantul dalam hal ini Bupati Bantul telah melakukan penandatanganan perjanjian Kerjasama tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan BPJS cabang DIY,” ungkap Dra. Ninik.


Hal tersebut merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul untuk mewujudkan Total Coverage. Dra Ninik mengungkapkan keikutsertaan perangkat desa pada JKN KIS sudah diamanaktkan dalam undang-undang.

"Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk semakin memantapkan pengetahuan dari stakeholder atau pihak-pihak yang berkitan langsung secara aktif dalam program JKN-KIS," kata Kepala Saptono Imam Budi, M.Kes Kepala Seksi Kemitraan Dinkes Kabupaten Bantul. Dengan harapan informasi pada sosialisasi ini dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga nantinya dapat disebarkan kepada masyarakat.

Total of grade Jaminan dikatakan berhasil jika 95% masyarakat ter-cover dengan JKN, sedangkan di Kabupaten Bantul kepersertaan jaminan kesehatan baru 91,96%. Oleh karena itu Dinas Kesehatan terus berupaya mensosialisasikan Jaminan Kesehatan kepada masyarakat.

“Pada 2019 nanti seluruh penduduk Indonesia wajib menjadi peserta JKN, demikian juga semua Rumah Sakit, Puskesmas serta Dokter Praktek Swasta secara otomatis menjadi jejaring JKN,” terang dr Evi Retnonurlianti Kepala BPJS Cabang Bantul. Ia juga menjelasakan BPJS memiliki tiga prinsip yaitu gotongroyong, kepatuhan dan proteksi. Hal ini menjadi focus BPJS Kesehtan agar terwujud masyarakat yang sehat mandiri. Dinkes/YA