Berita

Dinkes Undang TPPKK Desa, Kecamatan dan Kabupaten Bantul untuk Mendukung Wujudkan Total Coverage JKN di Bantul

Kamis Wage, 19 April 2018 08:12 WIB 402

foto
Para Tim Penggerak PKK Desa, Kecamatan dan Kabupaten se-Bantul mendengarkan penjelasan dr Evi Retnonurlianti Kepala BPJS Cabang Bantul di Hall Husada berkaitan dengan Sosialisasi JKN pada Rabu, 18 April 2018. DInkes/YA

Bantul, Dinkes- Untuk memastikan semua masyarakat dari berbagai segmen telah terinformasikan dengan baik soal Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul kembali  Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional. Sosialisasi kali ini diperuntukan khusus Tim Penggerak PKK (TPPKK) Desa, Kecamatan dan Kabupaten se-Bantul, Senin (2/4). Kegiatan yang diselenggarakan di Hall Husada ini dihadiri oleh Kepala BPJS Cabang Bantul langsung.

Saptono Imam Budi, M.Kes Kepala Seksi Kemitraan Dinkes Kab. Bantul dalam sambutanya mengungkapkan bahwasanya kegiatan ini merupakan upaya Dinkes optimalisasi program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) demi tercapainya Universal Health Coverage (UHC) di Bantul tahun depan.

Terlebih lagi pada awal tahun ini Bupati Bantul telah melakukan penandatanganan perjanjian Kerjasama tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan BPJS cabang DIY.
Hal tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul untuk mewujudkan Total Coverage.

"Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk semakin memantapkan pengetahuan dari stakeholder atau pihak-pihak yang berkitan langsung secara aktif dalam program JKN-KIS," kata Saptono. Dengan harapan informasi pada sosialisasi ini dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga nantinya dapat disebarkan kepada masyarakat. Karena Kader Kesehatan adalah orang yang terdekat dengan masyarakat sehinngga hal ini dapat menjadi pemercepat informasi mengenai JKN kepada masyarakat.

Total coverage Jaminan kesehatan dikatakan berhasil jika 95% masyarakat ter-cover dengan JKN, sedangkan di Kabupaten Bantul kepersertaan jaminan kesehatan nasional baru 84,44%. Oleh karena itu Dinas Kesehatan terus berupaya mensosialisasikan Jaminan Kesehatan kepada masyarakat.

“Pada 2019 nanti seluruh penduduk Indonesia wajib menjadi peserta JKN, demikian juga semua Rumah Sakit, Puskesmas serta Dokter Praktek Swasta secara otomatis menjadi jejaring JKN,” terang dr Evi Retnonurlianti Kepala BPJS Cabang Bantul.

Ia juga menjelasakan BPJS memiliki tiga prinsip yaitu gotongroyong, kepatuhan dan proteksi. Hal ini menjadi focus BPJS Kesehtan agar terwujud masyarakat yang sehat mandiri. Dinkes/YA