Berita

Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Menerima Kunjungan DPRD Kota Bogor terkait Raperda Penyelenggara Kesehatan

Senin Pon, 23 April 2018 09:50 WIB 116

foto
Rombongan Pansus (Panitia Khusus) Pembuatan Raperda Penlenggaraan Kesehatan di Kota Bogor saat berkunjung ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. Dinkes/YA

Bantul Dinkes- Jumat (20/4), Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bantul menerima kunjungan Studi Banding dari DPRD Kota Bogor mengenai Penyelelenggaraan Kesehatan di Kabupaten Bantul. Rombongan DPRD Kota Bogor yang merupakan Pansus (Panitia Khusus) Pembuatan Raperda Penlenggaraan Kesehatan di Kota Bogor ini berjumlahkan 15 Anggota.

“Rombongan kami terdiri dari anggota DPRD bidang kesehatan dan Bagian Hukum Pemda Kota Bogorm” ungkap Jajat Sudrajat ketua Rombongan.

Rombongan diterima langsung oleh Sekertrasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Dra. Ninik Istitarini, Apt. MPH beserta jajarannya.

Dalam sambutanya ketua Pansus Raperda Penyelenggaraan Kesehatan DPRD Kota Bogor menyampaikan bahwa pihaknya berkehendak sharing pengalaman dan ide berkaitan dengan penyelenggaraan kesehatan ini Kabupaten Bantul. Karena Kota Bogor hendak menyusun Rancangan Raperda tentang Penyelenggaraan Kesehatan. Dimana Raperda tersebut merupakan pengganti Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Bogor Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2005.

Lebih jauh, Pemandangan Umum Pansus terkait Raperda penyelenggaraan Kesehatan tersebut menyebutkan bahwa, pertambahan jumlah penduduk yang setiap tahun terus meningkat,  memberikan konsekwensi besarnya kebutuhan kesehatan dan tuntutan masyarakat terhadap perbaikan kualitas layanan, baik dari aspek layanan administrasi, layanan medis, kelengkapan sarana prasarana maupun tuntutan kemudahan memperoleh layanan rujukan yang lebih dekat. Begitu juga adanya kecenderungan tersentralisasinya rujukan terhadap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) memberikan dampak pada ketidaknyamanan pasien dalam memperoleh layanan kesehatan, karena overload. Kondisi ini perlu menjadi pemikiran bersama untuk pemecahan solusinya. Salah satu bagian solusi, antara lain harus ada peningkatan Puskesamas yang menyediakan rawat inap, baik dari segi fasilitas maupun tenaga medis.

Pada kesempatan itu juga, Fraksi-Fraksi minta penjelasan lebih teknis dan mendasar terkait pelayanan kesehatan tradisional. Hal ini dimaksudkan agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana makna yang terkandung dalam pasal 59, pasal 60 dan pasal 61, dimana peran Pemerintah harus lebih dominan khususnya terhadap perizinan, pembinaan, pengawasan dan tanggung jawab atas layanan kesehatan tradisonal.

Memang Perda  Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kesehatan yang telah diubah dengan Perda Nomor 19 Tahun 2011 tentang perubahan atas Perda Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kesehatan, perlu disusun ulang. Sebab, Perda tentang penyelenggaraan kesehatan ini dipandang perlu karena banyaknya peraturan baru di bidang kesehatan yang perlu diakomodir dalam Perda tentang penyelenggaraan kesehatan.

“Di Kabupaten Bantul kami telah telah terdapat peraturan terbaru berkaitan dengan penyelenggaraan kesehatan baik pelayanan kesehatan, retribusi bidang kesehatan, perijinan tenaga kesehatan, perijinan pelayanan kesehatan baik berkaitan fasilitas kesehatan tingkat pertama, rujukan maupun tradisional,” ungkap Dra. Ninik.

Di Kabupaten Bantul terdapat 27 Puskesmas yang tersebar di 17 Kecamatan, 16 Rumah Sakit yang terdiri dari RS Umum Daerah, RS khusus Anak, RS Nasional, RS Paru dan RS Swasta lainnya. Tak hanya pelayanan UKP dan UKM yang telah diatur namun juga dengan Tradisonal.

Dinkes/YA