Berita

Dinkes bersama BPJS KCU Yogyakarta & Cabang Bantul Gelar Sosialisasi JKN Online ke Puskesmas se-Kabupaten Bantul

Rabu Wage, 26 September 2018 08:49 WIB 66

foto
Salah satu peserta Sosialisasi JKN Online Fase Ke-Dua untuk Seluruh Puskesmas di Kabupaten Bantul," saat menyampaikan hambatan yang dialami pada sistem JKN Online. Dinkes/YA

Bantul, Dinkes- Dinas Kesehatan (Dinkes) kabupaten Bantul khususnya Seksi Kemitraan bersama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Bantul menggelar  “Sosialisasi JKN Online Fase Ke-Dua untuk Seluruh Puskesmas di Kabupaten Bantul,”.

“Kami fasilitasi teman-teman di Puskesmas sebagai pelaksana langsung untuk menyampaikan permasalahan/kendala dalam menggunakan JKN online ini, sehingga pelaksanaan kedepanya lebih baik lagi,” ungkap drg Sapta.

Pada kegiatan yang diselenggarakan di Hall Husada Dinkes ini, dr Evi Retnonirlianti dari Kepala BPJS Cabang Bantul mengklaim beberapa kelebihan rujukan online atau daring program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Ia menyatakan, dengan sistem rujukan online BPJS Kesehatan, pasien cukup menunjukkan kartu JKN-KIS untuk bisa dilayani di FKTP dan FKRTL tempatnya dirujuk. Pasalnya, data peserta sudah tercatat di database antar fasilitas kesehatan. Dengan demikian, pelayanan peserta JKN-KIS pun menjadi lebih cepat karena data tidak perlu diinput ulang pada saat pendaftaran, termasuk data diagnosa penyakit yang diderita peserta.

 “Nilai plusnya, rujukan daring bersifat real time dari FKTP ke FKRTL, serta menggunakan digital documentation. Data dari P-Care di FKTP langsung terkoneksi ke FKRTL sehingga memudahkan analisis data calon pasien. Selain itu, juga untuk meminimalisir kemungkinan kendala yang terjadi akibat pasien lupa membawa surat rujukan," kata dr Evi.

Sehingga ketika peserta dirujuk, dia dirujuk di poli spesialis yang memang ada di RS itu pada jam pelayanan yang sesuai, kemudian pada kapasitas yang masih bisa ditangani RS. "Itu gambaran sistem ini karena ingin memberikan kemudahan buat pasien," katanya.

Karena itu, BPJS menerapkan uji coba sistem ini di seluruh wilayah Indonesia mulai 15 Agustus 2018 hingga 30 September 2018. Rujukan online dimulai dari rujukan fasilitas kesehatan tingkat pertama hingga ke rumah sakit.  

Setelah uji coba selesai, pihaknya akan melihat mana saja aspek-aspek yang perlu disempurnakan. Sehingga pihaknya berharap 1 Oktober 2018 akan menjadi sistem yang sudah siap diterapkan sepenuhnya.

"Sebenarnya sistem ini diwajibkan bagi semua FKTP yang sudah terhubung jaringan komunikasi internet mulai 21 Juni 2018 lalu. Hanya secara formal, BPJS Kesehatan mulai uji coba 15 Agustus 2018-30 September 2018," ujarnya. Setelah masa uji coba selesai, pihaknya berharap semua pihak bisa memanfaatkan fasilitas JKN online ini.

Diakhir pemaparan drg Sapta Adisuka Mulyatno, P.hD Kepala Seksi Kemitraan Dinkes memandu Diskusi dengan peserta berkaitan dengan penerapan Sistem JKN Online ini lebih baik lagi. Ada berbagai hambatan serta saran dari Puskesmas kepada BPJS berkaitan dengan hal ini. Sebelumnya panitia juga memberikan Lembaran Evaluasi Permasalahan Kendala Dalam pelaksanaan JKN online di Puskesmas.

Hambatan pertama: data dokter spesialis, sarana prasarana, Rumah Sakit yang ada di Health Facilities Information System (HFIS) belum lengkap. Jadi ketika pasien di rujuk, data dokter tidak ada, padahal kenyataannya ada.

Hambatan kedua adalah berkaitan dengan data pemetaan FKRTL, yakni memperbaiki data fasilitas kesehatan mana saja yang bisa menjadi tempat rujukan Puskesmas, Dokter Praktik Perorangan dan Klinik Pratama berdasarkan jarak dan kompetensinya.

Ketiga adalah penambahan fitur untuk rujukan kasus-kasus tertentu yang membutuhkan perlakuan khusus, dan JKN Online ini belum seluruhnya masyarakat tahu akan system Rujukan sehingga para petugas harus menjelasakan lagi jika ada masyarakat yang hendak meminta surat keterangan rujukan. Sosialisasi yang lebih massive baik ke peserta mapuan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) harus dilakukan sehingga ada persamaan persepsi antara peserta dan fasyankes tentang rujukan online.

Pada akhir diskusi dr Evi mengungkapkan bahwa keluhan-keluhan ini membuat BPJS Kesehatan berupaya melengkapi lagi rujukan khusus supaya sesuai dengan kebutuhan peserta JKN-KIS. Dinkes/YA