EVALUASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DI KABUPATEN BANTUL

BERITA – Kamis, 27 Des 2012 08:14 WIB

Sudah kita ketahui bersama bahwa biaya pemeliharaan kesehatan pada saat ini sangat mahal.  Hal ini menyebabkan masyarakat kesulitan untuk dapat mengakses pelayanan kesehatan khususnya masyarakat miskin dan tidak mampu. Masyarakat miskin dan tidak mampu mempunyai resiko status kesehatan lebih buruk empat kali lebih besar dibanding masyarakat mampu. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah melalui Kementrian Kesehatan RI telah menetapkan kebijakan untuk lebih memfokuskan perhatian pelayanan kesehatan pada masyarakat miskin dan tidak mampu. Dasar pemikirannnya adalah selain memenuhi kewajiban pemerintah, juga berdasarkan kajian dan pengalaman bahwa akan terjadi percepatan indikator perbaikan kesehatan apabila fokus pada pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan tidak mampu dari berbagai aspek.
  Salah satu upaya yang dilaksanakan adalah memantapkan penjaminan kesehatan sebagai awal dari pencapaian jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk (universal coverage). Berdasarkan pengalaman masa lalu dan belajar dari pengalaman berbagai negara, sistem jaminan sosial merupakan suatu pilihan yang tepat untuk menata sub sistem pelayanan kesehatan yang searah dengan sub sistem pembiayaan kesehatan.
  Sesuai dengan Undang – Undang Sistim Jaminan Sosial (SJSN) nomor 40 tahun 2004 disebutkan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya.  Jaminan kesehatan merupakan salah satu program jaminan sosial dengan tujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap peserta/rakyat agar dapat hidup sehat, produktif, sejahtera dan diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
  Program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul meliputi program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Persalinan (Jampersal), Jaminan Kesehatan Sosial (Jamkesos), dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Jumlah masyarakat miskin dan tidak mampu yang sudah mempunyai jaminan kesehatan pada tahun 2012 kurang lebih 500.000 jiwa. Dengan adanya berbagai program tersebut diharapkan akses pelayanan kesehatan akan meningkat yang akan berdampak pada menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), gizi buruk dan meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH).
    Dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan masih banyak ditemukan masalah dan kendala, meskipun setiap tahun telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan dari berbagai aspek. Permasalahan yang ditemukan antara lain, masih ditemukan kartu jamkesmas yang belum terdistribusi sampai peserta, adanya masyarakat miskin yang tidak mempunyai jaminan kesehatan, penolakan pasien Jamkesmas dengan alasan penuh, sistem rujukan yang belum berjalan dengan baik. Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012 Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul menyelenggarakan pertemuan evaluasi program jaminan kesehatan yang diikuti oleh lurah, camat, koordinator PLKB, Kepala Puskesmas, Direktur Rumah Sakit yang bekerjasama dengan Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten se Kabupaten Bantu,l serta lintas sektoral kabupaten dan lintas program di lingkungan Dinas Kesehatan.  Tujuan pertemuan tersebut adalah untuk mengetahui permasalahan, kendala, dan hambatan pelaksanaan program jaminan kesehatan serta untuk mendapatkan saran, masukan, solusi permasalahan yang akan digunakan sebagai bahan perencanaan tahun yang akan datang.