Berita

LOKAKARYA PENYIAPAN KELEMBAGAAN DISTRICT HEALTH ACCOUNT (DHA) DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANTUL

Selasa Pon, 27 September 2011 18:08 WIB 3468

Dinas Kesehatan melakukan lokakarya penyiapan kelembagaan District Health Account (DHA) pada hari Kamis tanggal 22 September 2011, yang didampingi oleh Tim National Health Account (NHA), dan Provincial Health Account (PHA). Acara dibuka dengan laporan panitia, Ibu Siti Noor Afifah, SE, selaku Sekretaris Dinkes yang bertanggungjawab atas terselenggaranya acara lokakarya tersebut. Dalam laporannya, Sekdinkes menjelaskan bahwa kegiatan lokakarya hasil DHA Tahun 2010 Kabupaten Bantul dilaksanakan dalam rangka penyiapan kelembagaan DHA, yang merupakan kegiatan final dari serangkaian kegiatan yang diawali dengan pelatihan DHA pada tanggal 13 – 18 Juni 2011 terhadap 5 orang tim DHA (dari unsur Kesehatan, Bappeda, RSPS dan BPS), kemudian pertemuan pengumpulan data dengan sektor terkait, dilanjutkan entry data pembiayaan kesehatan oleh tim serta pendampingan pengolahan dan analisis DHA oleh Tim NHA yang dilaksanakan secara intensif mulai tanggal 19 – 21 September 2011. Dalam kesempatan lokakarya tersebut, Bupati Bantul memberikan Sambutan dan Pengarahan yang dibacakan oleh Sekretaris Bappeda. Mengutip sambutan Bupati Bantul, yang menyatakan bahwa penting untuk melaksanakan kegiatan penyusunan DHA secara berkala tiap tahun, sehingga diperlukan kelembagaan DHA di Kabupaten Bantul berikut pembiayaannya. DHA adalah pencatatan, analisis, dan pelaporan situasi pembiayaan kesehatan di wilayah kabupaten/kota. Tujuan umum penyusunan DHA adalah untuk mendapatkan gambaran menyeluruh (komprehensif) tentang situasi pembiayaan kesehatan di Kabupaten/kota. Secara rinci, dengan penyusunan dapat diperoleh gambaran tentang total biaya kesehatan yang tersedia, biaya kesehatan perkapita (bisa dibandingkan dengan angka nasional atau daerah lain), sumber-sumber biaya kesehatan (pemerintah maupun non pemerintah), pengelola biaya kesehatan, jenis kegiatan (kegiatan langsung maupun penunjang), jenis mata anggaran penggunaan biaya tersebut (investasi, operasional ataupun pemeliharaan), jenjang kegiatan (provinsi, kab/kota, kecamatan ataupun desa/masyarakat), dan kelompok penduduk yang mendapat manfaat (ibu-anak, anak sekolah, remaja, dewasa maupun lansia dan penduduk miskin). Informasi tersebut sangat berguna untuk menyusun strategi perbaikan sistem pembiayaan kesehatan, yang nantinya dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja program kesehatan kab/kota. Data yang melengkapi penyusunan DHA tahun 2010 ini bersumber dari Dinas Kesehatan, RSPS, 5 RS Swasta, Puskesmas, Sekretariat Daerah, Bappeda, DPKAD, BKK PP & KB, DPU, Dinas Sosial, Kantor PMD, BLH, Sekretariat DPRD, Kecamatan, dan BPS (data Susenas, pengeluaran rumah tangga). Hasil DHA menunjukkan bahwa : 1. Belanja kesehatan ; total Rp 357.769.014.384, yang sebagian besar berasal dari non pemerintah (66,49%), khususnya Rumah Tangga sebesar (64,58%) 2. Belanja perkapita dari semua sumber sebesar Rp 392.504,- atau US$ 43,61 (hampir mencapai standar WHO sebesar US $ 44) 3. Belanja kesehatan perkapita bersumber dari pemerintah sebesar Rp 131.547,- atau US $ 14,62 (standar WHO sebesar US $ 15 – 18) 4. Persentase belanja kesehatan APBD diluar gaji terhadap total APBD Kabupaten Bantul sebesar 6,50% (UU Kesehatan No. 36 th. 2009 mensyaratkan sebesar 10% APBD diluar gaji) 5. Anggaran kesehatan sebagian besar dikelola oleh Non Pemerintah yaitu 56,59% 6. Distribusi belanja kesehatan berdasarkan penyedia layanan terbesar didominasi oleh Non Pemerintah yaitu fasilitas kesehatan milik swasta sebesar 56,50%, sedangkan untuk Pemerintah didominasi RSPS sebesar 41,25% 7. Belanja kesehatan menurut jenis kegiatan sebagian besar adalah kegiatan langsung (88,80%), sedangkan untuk kegiatan tidak langsung hanya 11,20% yang digunakan untuk Manajerial dan Koordinasi sebesar 6,22% 8. Belanja kesehatan menurut mata anggaran sebagian besar untuk operasional yaitu 95,26%, sedangkan untuk investasi dan pemeliharaan, masing-masing hanya sebesar 3,69% dan 1,05% 9. Belanja Kesehatan menurut Program, mayoritas untuk kegiatan program Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) sebesar 83,85%, sedangkan UKM hanya 2,05% 10.Belanja kesehatan menurut jenjang kegiatan, sebagian besar di tingkat desa/masyarakat sejumlah 53,81% 11.Belanja kesehatan menurut penerima manfaat, mayoritas untuk semua umur sebesar 96,41% 12.Persentase Pengeluaran RT pertahun pada kelompok 20% terbawah (Quintile 1) untuk pengeluaran non esensial (rokok, alkohol, sirih dan pulsa) sebesar 3,5 kali daripada pengeluaran untuk kesehatan. Pengeluaran ini mencerminkan kemampuan masyarakat dalam pengeluaran non esensial cukup besar yang merupakan potensi untuk pengembangan sistem pembiayaan jaminan kesehatan.

Pelayanan Dinas Kesehatan
  1. Pelayanan Permintaan Data
  2. Pelayanan Perijinan dan Rekomendasi
  3. Pelayanan Permintaan TIM PPPK
  4. Pelayanan Fogging Focus Pengendalian Vektor Demam Berdarah Dengue
  5. Pelayanan Praktek Kerja Lapangan dan Mitra Eksternal
  6. Pelayanan Pemeriksaan Kualitas Air Bersih dan Air Minum dalam rangka Pengawasan Kualitas Air di Kabupaten Bantul
  7. Pelayanan Respon Cepat terhadap Pelaporan Dugaan Kejadian Luar Biasa oleh Masyarakat