Berita

Pelayanan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)

Kamis Pon, 3 Juli 2014 08:34 WIB 6748

foto

Promkes (APP)…….Tanggal 10 Juni 2014 di Hotel Santika Yogyakarta, Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul mengikuti pertemuan Koordinasi Pelayanan Kesehatan TKI. Dengan tujuan meningkatkan dan menjamin kualitas pemeriksaan kesehatan bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI).

 

Pemeriksaan Kesehatan tenaga kerja harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam  :

  1. Undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
  2. Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan
  3. Undang-undang No.29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
  4. Undang-undang No.39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
  5. PP No. 26 tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan PNS dan tenaga lainnya.
  6. PP No.14 tahun 1993  tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
  7. Permenkes RI No. 512 tahun 2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran
  8. Permenkes RI No.269 tahun 2008 tentang Rekam Medis
  9. Permenkes RI No.290 tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran
  10. Kepmenkes RI No. 138/MenKes/SK/II/1996 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Indonesia.
  11. Kepmenakertrans RI No. KEP-104A/MEN/2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri.
  12. KepMenkes RI No 618/Menkes/SK/V/2007 tentang Penetapan Sarana Pelayanan Pemeriksaan Keseahatan CTKI yang Akan Bekerja Ke Luar Negeri.
  13. KepMenkes RI No 029/Menkes/SK/I/2008 tentang Pedoman Penatalaksanaan Konseling dan Testing HIV bagi CTKI
  14. KepMenkes  RI No 1158/Menkes/SK/XII/2008 Tentang Standar Pelayanan Pmeriksaan Kesehatan CTKI

Standar Pemeriksaan

Standar Pemeriksaan Fisik

Tahapannya :

  • Anamnesis : Dokter menegaskan agar pertanyaan tentang riwayat penyakit yang diajukan dan dijawab oleh CTKI dengan jelas dan benar
  • Pemeriksaan Fisik : dilakukan secara teliti agar hasil pemeriksaan sesuai dengan permintaan negara tujuan
    • Kesimpulan hasil pemeriksaan fisik : ada/tidak kelainan (bila ada kelainan agar dijelaskan

Standar Pemeriksaan Jiwa/Psikiatrik

Tahapannya :

  • Anamnesis : Dokter menegaskan agar pertanyaan yang dikeluhkan/dialami dalam setahun terakhir diajukan dan dijawab oleh CTKI dengan jelas dan benar
  • Pemeriksaan Psikiatrik : Dokter pemeriksa melakukan pengamatan yang meliputi penampakan umum (kesadaran), sikap dan perilaku motorik, pikiran dan kekerasan
  • Kesimpulan hasil pemeriksaan Psikiatrik: ada/tidak ada gangguan neurotik berat atau psikotik

Standar Pemeriksaan Laboratorium

Kemampuan pemeriksaan Lab kesehatan terdiri dari :

  1. Jenis Pemeriksaan : Pemeriksaan Hematologi, Urinalisis, Kimia Klinik, Imunologi, Mikrobiologi dan Napza
  2. Metode Pemeriksaan :

Metode Pemeriksaan :

  • Secara Manual
  • Automatik       
  1. Standar Pemeriksaan Radiologi

Pemeriksaan Radiologi dilakukan dengan memperhatikan hal-hal meliputi persiapan, posisi, pengambilan foto, skema interpretasi, pembacaan dan pelaporan hasil serta kesimpulan. Jenis foto yang dibuat adalah foto toraks

 

Perizinan Sarana Kesehatan CTKI

  1. Mempunyai izin operasional dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan telah beroperasi selama 2 tahun
  2. Membuat surat permohonan  kepada DEPKES RI cq Direktorat Bina Penunjang Medik melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Dinas Kesehatan Provinsi.
  3. DEPKES RI cq Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik mengirimkan Self Assesment yang harus diisi oleh sarana kesehatan yang bersangkutan, tembusan ke Dinas Kesehatan Provinsi setempat.
  4. Dinas Kesehatan Provinsi melakukan peninjauan ke Sarana kesehatan. Sarana kesehatan mengirimkan kembali instrumen self assesment yang telah diisi ke Dinas Kesehatan Provinsi
  5. Dinas Kesehatan  Provinsi memberikan surat rekomendasi yang  ditujukan ke DEPKES RI cq Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik bersama Instrumen self assesment
  6. DEPKES RI cq Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik mengevaluasi dan menindaklanjuti dengan melaksanakan audit oleh team audit sarkes CTKI pusat, Dinkes Provinsi dan BBLK/BLK Provinsi
  7. Waktu antara audit pertama dan final ± 3 bulan untuk memberikan kesempatan kepada sarana kesehatan melengkapi hasil audit pertama agar sesuai standar pemeriksaan CTKI
  8. Sarana kesehatan yang sudah siap untuk audit final melapor ke Dinas Kesehatan Provinsi, Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik untuk dilaksanakan audit final.
  9. Bagi sarana kesehatan yang memenuhi persyaratan akan ditetapkan dengan SK Menkes (Sertifikat Penetapan Sarana kesehatan CTKI)
  10. Sebelum SK Menkes diterbitkan,dikeluarkan surat izin sementara oleh Direktorat Bina Pelayanan penunjang Medik yang berlaku selama 6 bln
  11. Izin Sarkes berlaku untuk satu sarana kesehatan, sesuai alamat.
  12. Jika tidak beroperasi lagi atau pindah alamat harus melapor ke Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Dinkes untuk mengurus permohonan izin sesuai alamat baru
  13. Izin Sarana kesehatan berlaku selama 5 tahun
  14. Perpanjangan izin dilakukan dengan mengajukan permohonan kembali selambat lambatnya 30 hari sebelum habis masa berlaku izinnya.
  15. Khusus Untuk Radiologi Perlu  : Izin Penggunaan peralatan radiologi dari BAPETEN
  16. Dokter penanggung jawab, konsulen, harus memiliki SIP (Surat Izin Praktek) di sarkes yang bersangkutan

 

Tarif

Mekanisme perhitungan tarif pemeriksaan kesehatan CTKI harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut   :

  1. Besaran tarif pem. lab kes dihitung berdsrkan pd perhitungan unit cost dari setiap jenis pemeriksaan.
  2. Unit cost dihitung dari biaya bahan dan alat, jasa sarana, jasa pelayanan, sewa bangunan dan penyusutan alat
  3. Sarkes pemerintah pemeriksa TKI menetapkan besaran tarif pemeriksaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah.
  4. Untuk Sarkes swasta besaran tarif disesuaikan dengan pola tarif

 

Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI menetapkan pola tarif pemeriksaan kesehatan CTKI sebagai berikut  :

  1. Tarif terendah sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kesehatan).
  2. Tarif tertinggi merupakan perhitungan 200% dari tarif terendah.

 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SARKES PEMERIKSA CTKI

  1. Sesuai SK Menkes No. 618/Menkes/SK/V/2007 tentang Penetapan Sarana Pelayanan Pem. Kesehatan CTKI Yang Akan Bekerja Ke Luar Negeri maka pembinaan dan pengawasan dilaksanakan Depkes bersama  dengan Dinkes Kab./Kota/Prov.
  2. Sebagai tindaklanjut untuk menjaga mutu hasil pemeriksaan kesehatan maka sebagai salah satu upaya, sarkes wajib mengikuti kegiatan PME dan pelatihan secara berkala.

 

PENCATATAN & PELAPORAN

  1. Sarkes menetapkan dan  melaksanakan pengendalian semua dokumen, informasi dan rekaman baik dari dalam maupun luar sarkes
  2. Sertifikat kesehatan merupakan salah satu dokumen penting dalam penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri serta dibuat dengan persyaratan tertentu.
  3. Setiap sarkes harus melakukan pencatatan pemeriksaan fisik/jiwa, laboratorium, radiologi
  4. Pelaporan hasil kegiatan sarkes dilakukan tiap bulan yang disampaikan setiap tiga bulan ke Dinkes Provinsi dengan tembusan ke Dinkes Kab/Kota.
  5. Dan setiap tahun dilaporkan dalam bentuk rekapitulasi ke Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Depkes dengan tembusan ke Dinkes Provinsi.
  6. Hal-hal khusus dilaporkan tersendiri
  7. Batas penyimpanan dokumen selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dimusnahkan.

dari : Seksi Promkes Bidang PMS


Pelayanan Dinas Kesehatan
  1. Pelayanan Permintaan Data
  2. Pelayanan Perijinan dan Rekomendasi
  3. Pelayanan Permintaan TIM PPPK
  4. Pelayanan Fogging Focus Pengendalian Vektor Demam Berdarah Dengue
  5. Pelayanan Praktek Kerja Lapangan dan Mitra Eksternal
  6. Pelayanan Pemeriksaan Kualitas Air Bersih dan Air Minum dalam rangka Pengawasan Kualitas Air di Kabupaten Bantul
  7. Pelayanan Respon Cepat terhadap Pelaporan Dugaan Kejadian Luar Biasa oleh Masyarakat