Berita

Dinkes dan IDI Ajak Seluruh Dokter Di Bantul Turunkan AKI

Kamis Pahing, 27 April 2017 13:24 WIB 3138

foto
drg. Maya Sintowati Pandji, MM Kepala Dinkes Kabupaten Bantul saat memaparkan materi di Wrokshop "Kegawatdaruratan Obsgyn dan Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan & Sengketa Medis" pada Rabu, 26 April 2017. Dinkes/YA

Bantul, Dinkes-drg. Maya Sintowati Pandji, MM Kepala Dinkes Kabupaten Bantul di depan para dokter di Bantul menegaskan bahwa angka kematian ibu (AKI) saat ini masih menjadi indikator kinerja utama. Oleh sebabnya ia mengajak para dokter berkomitmen untuk Bantul yang akan datang tidak ada kematian ibu akibat pendarahan dan tidak ada kematian bayi dan kasus gizi buruk selain penyebab kongenital.

Baca: Bupati Brebes Ajak Dinkes Brebes Studi Banding ke Dinkes Bantul

“Tahun 2016 kemarin AKI di Bantul sebesar 97,6 per 100.000 kelahiran hidup dan AKB 7,82 per 1000 kelahiran hidup. Olehkarenanya salah satu upaya penurunan angka kematian ibu perlu peningkatan kapasitas dokter, sehingga dokter di Bantul memiliki pengetahuan dan keterampilan yang bagus dalam melakukan pelayanan kesehatan,” jelas drg. Maya saat memberikan paparan di Wrokshop "Kegawatdaruratan Obsgyn dan Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan & Sengketa Medis" pada Rabu ini (26/4).  

dr Phyowai Ganap, SpOG(K) dari Departemen OBGIN FK UGM/RS dr Sardjito mengatakan tingginya AKI melahirkan disebabkan sejumlah faktor antaralain pendarahan, kemudian disusul eklampsia, infeksi, jantung, dan syok.

“Untuk menganangi masalah AKI tersebut maka dari itu diperlukan manajemen kegawatdaruratan obsterti yang optimal,” terang dr Phyo.

dr Ani Ashari, SpOG (K.Fer) Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Bantul sebagai penyelenggara wrokshop menegaskan dokter sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan harus selalu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Agar dapat mengenali berbagaii faktor resiko dan keadaan yang bisa berakibat pada kegawatdaruratan obtetri dan ginekologi.

Acara yang diselenggarakan selama dua hari (Selasa & Rabu) dengan jumlah peserta 140 dokter ini tak hanya memberikan pengetahuan mengenai penanganan medis namun juga pengetahuan berkaitan dengan hukum medik. Karena dalam penanganan pelayanan kesehatan kadang terjadi kesalahpahaman antara dokter dengan pasien.

“Jika terdapat masalah kesalahpahaman pasien seringkali berakhir dengan pemberitaan dan tuntutan ditujukan pada masalah penanganan kegawatdaruratan tersebut, sehingga Dokter perlu diberikan pengetahuan bagaimana penangananya,” terang dr. Tri Widjaya Sie Organisasi IDI Cabang Bantul.

Rimawati Dosen Fakultas Hukum UGM salah satu pembicara dalam kegiatan ini juga mengutarakan bagi dokter atau sarana pelayanan kesehatan, penyelesaian kesalahpahaman medik melalui jalur hukum atau litigasi berarti mempertaruhkan reputasi dan nama baik. "Karena itu berhati-hati dan waspada atas risiko profesi dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang dapat berakibat pada suatu sengketa medis," ujar Rimawati Dosen Fakultas Hukum UGM (YA)

Baca Juga: Peran Lintas Sektor Kabupaten Bantul dalam Peningkatan Status Gizi Masyarakat



Pelayanan Dinas Kesehatan
  1. Pelayanan Permintaan Data
  2. Pelayanan Perijinan dan Rekomendasi
  3. Pelayanan Permintaan TIM PPPK
  4. Pelayanan Fogging Focus Pengendalian Vektor Demam Berdarah Dengue
  5. Pelayanan Praktek Kerja Lapangan dan Mitra Eksternal
  6. Pelayanan Pemeriksaan Kualitas Air Bersih dan Air Minum dalam rangka Pengawasan Kualitas Air di Kabupaten Bantul
  7. Pelayanan Respon Cepat terhadap Pelaporan Dugaan Kejadian Luar Biasa oleh Masyarakat