Berita

DPRD Kabupaten Belitung Kajibanding di Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

Senin Legi, 23 Oktober 2017 13:40 WIB 2686

foto
dr. Karmijono Pontjo W, MPH Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa (P2PTM&Keswa) saat menyambut rombongan DPRD Kabupaten Belitung pada Jumat, 20 Oktober 2017. Dinkes/YA

Bantul, Dinkes-maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba di dalam negeri menjadi keprihatian bagi semua kalangan. Narkoba juga telah merusak masa depan generasi muda yang terlanjur terjerumus menjadi penggunannnya.

Mengingat bahaya dan dampak yang ditimbulkan   dari mengkonsumsi zat tersebut perlu adanya berbagai upaya untuk mengantisipasi agar generasi muda atau penerus bangsa terlindungi dari zat-zat berbahaya (Napza) dan bahan addictive lainnya. Oleh karena itu Jumat lalu (20/10), rombongan DPRD Kabupaten Belintung melakukan studi banding di Dinas Kesehata Kabupaten Bantul. Bertempatan di Ruang rapat Afiat Dinkes sebanyak 12 orang diterima langsung oleh Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa (P2PTM&Keswa).

Ketua rombongan pada sambutanya mengungkapkan, tujuan kunjungan DPRD Belitung adalah ingin mengetahui upaya Kabupaten Bantul melakukan upaya penanggulangan Napza.

“Sebagai daerah wisata yang dikenal dengan negeri laskar pelangi, kami sedang merancang raperda tentang Napza,” ujar Ketua rombongan DPRD Kabupaten Belitung.

dr. Karmijono Pontjo W, MPH mengungkapkan di Bantul ketika berbicara tentang Napza maka itu adalah masalah kejiwaan yang bermasalah pemakainya. Oleh karena itu kebijakan dalam rangka penanganan Napza dan bahan addictive lainnya kami melakukan upaya Program Terapi Metadon (PTRM) dan Klinik Lass (Layanan Alat Suntik Steril) sekaligus pencegahan dan pengendalian HIV/AIDs dan Hepatitis B&C.

PTRM ini diperntukan bagi penderita dengan gangguan adiksi secara umum dapat berupa terapi rumatan, maupun yang bersifat terapeutik community.

“Terapi ini membuat pola kebiasaan baru, kesempatan berpikir, bekerja, menimbang dan memilih bagi penggunanya tanpa kekuariran akan terjadinya gejala putus heroin, dan membantu klien memutuskan hubungan dari lingkaran pengguna heroin” tambah dr Karmijono. Jadi prinsipnya adanya perubahan prilaku.

Untuk peningkatan mutu penanganan masalah Napza Pemerintah Daerah membuat lembaga rehabilitasi yang disebut IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor).   Institusi IPWL di Kabupaten Bantul ada dua instansi yaitu di RSUD Panembahan Senopati dan Puskesmas Sewon 1. Dan guna menyukseskan dan memantau program PTRM berjalan Pemda menunjuk Puskesmas Banguntapan 2 sebagai lokasi PTRM.  

“Melalui pertemuan ini, kami harap dapat menambah khasanah kajian kami dalam mengsahkan raperda berkaitan pengendalian Napza,” pungkas Ketua Rombongan. Dinkes/YA

Baca: DPRD Tasikmalaya Kajibanding di Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul



Pelayanan Dinas Kesehatan
  1. Pelayanan Permintaan Data
  2. Pelayanan Perijinan dan Rekomendasi
  3. Pelayanan Permintaan TIM PPPK
  4. Pelayanan Fogging Focus Pengendalian Vektor Demam Berdarah Dengue
  5. Pelayanan Praktek Kerja Lapangan dan Mitra Eksternal
  6. Pelayanan Pemeriksaan Kualitas Air Bersih dan Air Minum dalam rangka Pengawasan Kualitas Air di Kabupaten Bantul
  7. Pelayanan Respon Cepat terhadap Pelaporan Dugaan Kejadian Luar Biasa oleh Masyarakat