Berita

Per 1 Agustus Program Jampersal akan dialihkan ke Jamkesos atau Jamkesda

Selasa Pahing, 31 Juli 2018 14:31 WIB 476

foto
Drs Riyantono, M.Si Sekertaris Daerah kabupaten Bantul dan drg. Maya Sintowati Pandji, MM Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul saat menjadi narasumber dalam "Evalaluasi Jampersal 2018" di Hall Husada pada 30 Juli 2018. Dinkes/YA

Bantul, Dinkes- Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bantul pada Senin, 30 Juli 2018 mengundang Kepala Desa, Rumah Sakit, Klinik dan Bidan Praktek Mandiri di Kabupaten Bantul dalam “Evaluasi Jampersal 2018”. Hasil evaluasi Dinas Kesehatan khususnya Seksi Kesehatan Kekuarga dan Gizi (Kesga&Gizi) terhadap pemanfaatan program jaminan persalinan (Jampersal) menunjukan peningkatan yang cukup tinggi pada tahun 2018 ini disbanding tahun sebelimnya.

“Setelah disosialisasikan dengan gencar kemasyarakat dari camat, kepala desa hingga kader kesehatan tentang program Jampersal, hasilnya setelah dievaluasi ternyata pasien pengguna Jampersal membludak,” ungkap drg Maya Sintowati Pandji MM Kepala Dinkes Kabupaten Bantul saat membuka acara yang diselenggerakan di Hall Husada Kabupaten Bantul ini.

Mengenai Anggaran Jampersal 2018 yang telah habis dimanfaatkan Dinkes Kabupaten Bantul pun sudah koordinasikan dengan berbagai pihak dari Sekertaris Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Drs Riyantono, M.Si, Dinas Sosial, UPT Jamkesda dan BKAD dan Bagian Hukum Pemda Bantul.  

“Peningkatan masyarakat pemanfaat Program Jampersal ini menjadi harus perhatian karena Data BPS pada Tahun 2017 dan Angka Kemiskinan di Bantul 14,07%, dan kami memiliki target agar angka itu menurun 1-2% setiap tahunnya,” ungkap Drs Riyanto.

Drs Riyanto menegaskan kepada Kepala Desa agar benar-benar mengacu pada data warga miskin apakah ada warga yang hendak mengajukan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).  

“Hal ini agar tidak ada salah sasaran, dan mengedukasi masyarakat untuk jujur dengan keadaan ekonominya, kalo mampu punya motor tiga masa minta SKTM” ungkap Drs. Riyanto.

Mengenai anggaran Jampersal 2018 yang telah dimanfaatkan   masyarakat, dr. Anugrah Wiendyasari, M.Sc Kepala Seksi Kesga&Gizi mengungkapkan bahwa setelah berkoordinasi dengan berbagai pihak, maka diupayakan pembayaran klaim apabila dana Jampersal habis melalui berbagai alternative. Alternatif pertama pengusulan perubahan anggaran pada tahun 2018 dengan memaksimalkan anggaran untuk pembayaran klaim yang masuk. Alternatif kedua mengalihkan pasien Jampersal untuk menggunakan dana jaminan lain seperti Jamkesda untuk yang ber KTP Bantul dan Jamkesos untuk yang berKTP DIY. Sementar itu Dinkes juga mengupayakan ke pemerintah pusat (Kemenkes & Kemenkue) untuk dapat menaikkan besaran pagu anggaran Jampersal bagi Kabupaten Bantul untuk tahun-tahun berikutnya.

“Jadi jika Faskes mendapatkan pasien miskin dan belum memiliki jaminan bisa langsung dialihkan kepada Jamkesda atau Jamkesos,” ungkap dr Anugrah.

Turut hadir dalam acara ini Kepala Dinas Sosial Kab. Bantul, dan UPT Jamkesda.