Berita

Dinkes Luncurkan Digital Signature untuk Percepatan Perizinan, Per Maret 2019

Senin Kliwon, 4 Februari 2019 15:20 WIB 269

foto

Bantul, Dinkes -Per 1 Februari ini, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bantul telah melakukan ujicoba system digital signature  sebagai proyek percontohan. Sistem ini diterapkan sebagai bentuk partisipasi dan komitmen Dinkes dalam meningkatkan kualitas pelayanan perizinan bidang kesehatan.

“Sistem tersebut akan mulai resmi diterapkan 1 Maret mendatang yang tentunya diikuti dengan proses perbaikan kedepannya,” ungkap Dra Arifah Khusnani, M.Si Kepala Seksi Perijinan dan Peningkatan Mutu (P2M) Dinkes Kabupaten Bantul.

Arifah mengatakan, aplikasi Digital signature bisa mempercepat penerbitan izin. Karena pejabat berwenang dapat melakukan penandatanganan izin walaupun berada di luar ruang kerjanya.

"Kepala Dinkes maupaun Kepala Bidang bisa menandatangi izin dengan cepat dan akurat walaupun sedang berada di luar ruang kerja," ujarnya, Senin (4/2).

Mekanismenya adalah, pejabat berwenang cukup memberikan persetujuan atau approval (pengesahan) pada melalui aplikasi SIMPERKES di komputer atau smartphone. Maka tandatangan pimpinan akan secara langsung tercetak pada dokumen izin.

"Sehingga, mereka tidak perlu lagi membubuhkan tandatangannya berulang-ulang pada dokumen izin yang akan diterbitkan," terangnya.

Jadi, cara kerja dari system ini adalah Pemohon cukup mengajukan permohonan di loket Kami (Dinkes yang saat ini menjadi satu atap dengan DPMPT), lalu petugas akan mengisikan berkas persyaratan yang diminta. Kemudian Petugas akan menverifikasi permohonan dan mengacu pada softcopy berkas yang diterima. Apabila persyaratan telah lengkap dan benar, permohonan akan disetujui

Selanjutnya, akan ada email notifikasi dari Dinkes ke email pemohon. Di dalam email notifikasi ini dilampirkan juga softcopy perizinan yang telah jadi untuk dapat digunakan dan dapat dicetak secara mandiri oleh pemohon.

Acuan dalam pembuatan system Digital Signature adalah Undang-undang (UU) ITE No 11 Tahun 2008, UU No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik serta Peraturan Pemerintah (PP)  Nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan terintegrasi secara online yang membuat sistem perizinan terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS).

“Kedepanya kami akan membuat masyarakat bisa langsung mendaftarkan izinya dirumah secara mandiri dengan mengunggah berkas persyaratan baik melalui pc mauapun smartphone,” ungkap Arifah. YA|Dinkes